Latar Belakang
Setelah
mengalami penjajahan dan pendudukan akhirnya waktu jua lah yang menjawab
kemerdekaan Indonesia. Adanya upacara proklamasi 1945 yang dirayakan oleh semua
rakyat Indonesia dengan penuh khidmad dan rasa haru belum mampu untuk membuat
Belanda melepaskan Indonesia. (Yulianti, 2007: 221). Pasca Proklamasi
Kemerdekaan Bangsa Indonesia 1945, Belanda tetap memperteguh pendirian dengan
menganggap kemerdekaan itu tidak pernah ada. Akan tetapi, setidak-tidaknya
dalam pengertian hukum internasional status itu diakui dan memperoleh tempat.
Dengan adanya kemerdekaan, maka Indonesia tentunya akan menghadapi babak baru
pada prospek untuk menentukan masa depan bangsa. (Ricklefs, 1998:355).
Kemerdekaan yang saat itu baru direngkuh Indonesia tentunya membutuhkan berbagai pembenahan. Ketika itu, Indonesia menunjukan adanya kemiskinan ditengah taraf pendidikan yang rendah. Adanya tradisi otoriter ditengah kehidupan bangsa menuntut negeri ini untuk bergantung nasib pada kearifan suatu pemimpin yang baik di negeri itu. (Ricklefs, 2005:471). Telah diketahui bahwa Soekarno merupakan “Pahlawan Proklamator”. Ia merupakan pemimpin proklamasi sekaligus pemimpin bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidaklah cukup dengan pertahanan kedaulatan yang hanya dilakukan oleh Soekarno. Akan tetapi, kepemimpinan tersebut membutuhkan adanya unsur-unsur yang dapat mendukung roda pemerintahan. Langkah awal yang ditempuh oleh Indonesia dalam menata rumah tangga negaranya ialah dengan menghasilkan keputusan; untuk menetapkan Undang-undang 1945 sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, menetapkan pemimpin bangsa, serta membentuk komite yang akan berperan dalam membantu tugas kepala Negara. Selain aspek diatas, maka dalam pembangunan pemerintahan ini, Indonesia juga mulai membagi wilayah RI dengan pemimpin tiap daerah masing-masing, membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan kemudian menetapkan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. (Yulianti, 2007: 225). Hal ini karena basis utama Partai Nasional ini berada dalam birokrasi dan kalangan pegawai kantor. (Ricklefs, 2005:361).
Dari adanya pembenahan pada awal kemerdekaan, maka pada 19 Agustus dihasilkan suatu keputusan untuk menetapkan 12 kementerian yang akan membantu tugas presiden. (Yulianti, 2007: 225). Apalagi pada permulaan kemerdekaan keadaan Indonesia sedang tidak menentu ditengah berbagai gejolak, baik itu masalah ekonomi, maupun ketidakstabilan keamanan. Pendudukan Jepang dan imperialisme Belanda telah mewariskan hal-hal yang menyulitkan Indonesia untuk membenahi bangsanya. Akan tetapi semangat revolusi merupakan komitmen yang harus dipenuhi. Sehingga dampak dari adanya keputusan diatas mendorong dibentuknya susunan Kabinet Indonesia yang pertama. (Yulianti, 2007:226). Dengan adanya pembentukan kabinet yang pertama, maka sejarah Indonesia akan memaparkan berbagai peralihan mengenai kabinet-kabinet yang selanjutnya akan memimpin Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Sehingga wujud sistem parlementer yang kemudian diterapkan Indonesia dalam susunan organisasinya. Adapun cara ini merupakan pengetahuan yang dimiliki Indonesia dan diperoleh dari Penjajahan Belanda. Dengan demikian, maka pada penetapannya, kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen suatu majelis (Dewan Perwakilan Rakyat) yang saat itu jumlah anggotanya 232. Jumlah ini merupakan cerminan basis kekuatan –kekuatan partai. Dalam hal ini partai-partai yang dimaksud ialah, Masyumi dengan 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%). Dengan hasil tersebut, maka 42 kursi terbagi atas partai-partai atau peorangan lainnya, dan dari seluruhnya tidak satu pun mendapat lebih dari 17 kursi (Ricklefs: 1998, 363).
Adanya roda pemerintahan yang dijalankan oleh kebanyak politisi dari Jakarta membuat unsur yang ada menekankan pada pola parlementer. Sehingga kekuatan parlementer saat itu melebihi dari kabinet yang ada. Pada percobaan demokrasi di Indonesia, maka kabinet yang memimpin saat itu mengalami pergantian seperti : Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1953), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1953), Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953), Kabinet Ali Satroamidjojo 1 (Juli 1953- Juli 1955), Kabinet Burhanudin (Agustus 1955- Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956- Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (April 1957- Juli 1959). (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 516), (Ricklefs: 1998, 376)
Pada proses Indonesia menuju pemerintahan, maka kabinet-kabinet diatas mempunyai cerita tersendiri dalam menempati posisinya. Kabinet Natsir ialah kabinet awal yang inti didalamnya adaalah koalisi antara Masyumi dan PSI. begitu pula dengan kabinet selanjutnya; Sukiman yang memuat koalisi Masyumi-PNI, dimana koalisi antara kedua partai ini masih dilanjutkan oleh kabinet yang kemudian menggantikan Kabinet Sukiman; Kabinet Wilopo. Pada koalisi ini, maka orang PNI yang ambil peran sebagai perdana menteri. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara koalisi yang sebelumnya terjalin itu. (Ricklefs: 2005, 485- 489).
Adanya pertahanan kabinet yang tidak utuh membuat pertanggungjawaban yang diajukan kepada parlemen sering ditolak. Bahkan parlemen menyatakan mosi tidak percaya. Dari reruntuhan kabinet diatas, maka PKI dan PNI selanjutnya mengadakan koalisi untuk mengembalikan mosi percaya dari pihak DPR. Koalisi ini kemudian membentuk kabinet yang langsung mengambil mandatnya kepada Soekarno. (Ricklefs: 2005, 485- 489).
Kemerdekaan yang saat itu baru direngkuh Indonesia tentunya membutuhkan berbagai pembenahan. Ketika itu, Indonesia menunjukan adanya kemiskinan ditengah taraf pendidikan yang rendah. Adanya tradisi otoriter ditengah kehidupan bangsa menuntut negeri ini untuk bergantung nasib pada kearifan suatu pemimpin yang baik di negeri itu. (Ricklefs, 2005:471). Telah diketahui bahwa Soekarno merupakan “Pahlawan Proklamator”. Ia merupakan pemimpin proklamasi sekaligus pemimpin bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia tidaklah cukup dengan pertahanan kedaulatan yang hanya dilakukan oleh Soekarno. Akan tetapi, kepemimpinan tersebut membutuhkan adanya unsur-unsur yang dapat mendukung roda pemerintahan. Langkah awal yang ditempuh oleh Indonesia dalam menata rumah tangga negaranya ialah dengan menghasilkan keputusan; untuk menetapkan Undang-undang 1945 sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, menetapkan pemimpin bangsa, serta membentuk komite yang akan berperan dalam membantu tugas kepala Negara. Selain aspek diatas, maka dalam pembangunan pemerintahan ini, Indonesia juga mulai membagi wilayah RI dengan pemimpin tiap daerah masing-masing, membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan kemudian menetapkan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. (Yulianti, 2007: 225). Hal ini karena basis utama Partai Nasional ini berada dalam birokrasi dan kalangan pegawai kantor. (Ricklefs, 2005:361).
Dari adanya pembenahan pada awal kemerdekaan, maka pada 19 Agustus dihasilkan suatu keputusan untuk menetapkan 12 kementerian yang akan membantu tugas presiden. (Yulianti, 2007: 225). Apalagi pada permulaan kemerdekaan keadaan Indonesia sedang tidak menentu ditengah berbagai gejolak, baik itu masalah ekonomi, maupun ketidakstabilan keamanan. Pendudukan Jepang dan imperialisme Belanda telah mewariskan hal-hal yang menyulitkan Indonesia untuk membenahi bangsanya. Akan tetapi semangat revolusi merupakan komitmen yang harus dipenuhi. Sehingga dampak dari adanya keputusan diatas mendorong dibentuknya susunan Kabinet Indonesia yang pertama. (Yulianti, 2007:226). Dengan adanya pembentukan kabinet yang pertama, maka sejarah Indonesia akan memaparkan berbagai peralihan mengenai kabinet-kabinet yang selanjutnya akan memimpin Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Sehingga wujud sistem parlementer yang kemudian diterapkan Indonesia dalam susunan organisasinya. Adapun cara ini merupakan pengetahuan yang dimiliki Indonesia dan diperoleh dari Penjajahan Belanda. Dengan demikian, maka pada penetapannya, kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen suatu majelis (Dewan Perwakilan Rakyat) yang saat itu jumlah anggotanya 232. Jumlah ini merupakan cerminan basis kekuatan –kekuatan partai. Dalam hal ini partai-partai yang dimaksud ialah, Masyumi dengan 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%). Dengan hasil tersebut, maka 42 kursi terbagi atas partai-partai atau peorangan lainnya, dan dari seluruhnya tidak satu pun mendapat lebih dari 17 kursi (Ricklefs: 1998, 363).
Adanya roda pemerintahan yang dijalankan oleh kebanyak politisi dari Jakarta membuat unsur yang ada menekankan pada pola parlementer. Sehingga kekuatan parlementer saat itu melebihi dari kabinet yang ada. Pada percobaan demokrasi di Indonesia, maka kabinet yang memimpin saat itu mengalami pergantian seperti : Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1953), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1953), Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953), Kabinet Ali Satroamidjojo 1 (Juli 1953- Juli 1955), Kabinet Burhanudin (Agustus 1955- Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956- Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (April 1957- Juli 1959). (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 516), (Ricklefs: 1998, 376)
Pada proses Indonesia menuju pemerintahan, maka kabinet-kabinet diatas mempunyai cerita tersendiri dalam menempati posisinya. Kabinet Natsir ialah kabinet awal yang inti didalamnya adaalah koalisi antara Masyumi dan PSI. begitu pula dengan kabinet selanjutnya; Sukiman yang memuat koalisi Masyumi-PNI, dimana koalisi antara kedua partai ini masih dilanjutkan oleh kabinet yang kemudian menggantikan Kabinet Sukiman; Kabinet Wilopo. Pada koalisi ini, maka orang PNI yang ambil peran sebagai perdana menteri. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara koalisi yang sebelumnya terjalin itu. (Ricklefs: 2005, 485- 489).
Adanya pertahanan kabinet yang tidak utuh membuat pertanggungjawaban yang diajukan kepada parlemen sering ditolak. Bahkan parlemen menyatakan mosi tidak percaya. Dari reruntuhan kabinet diatas, maka PKI dan PNI selanjutnya mengadakan koalisi untuk mengembalikan mosi percaya dari pihak DPR. Koalisi ini kemudian membentuk kabinet yang langsung mengambil mandatnya kepada Soekarno. (Ricklefs: 2005, 485- 489).
Pembentukan
Krisis pemerintahan di Indonesia membuat negara yang baru terbentuk ini mengalami ketidakstabilan. Dimana dalam upaya menjalankan roda pemerintahanannya, Indonesia mengalami jatuh bangun. Hal ini yang kemudian mendorong terbentuknya Kabinet Ali untuk mengisi krisis pemerintahan di Indonesia pasca kekosongan selama 58 hari (sepeninggalan Kabinet Wilopo). (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526),
Setelah melakukan perundingan selama enam minggu dan melakukan berbagai upaya pembentukan partai. (Ricklefs: 1998, 371). Maka pada tanggal 31 Juli 1953 ” Kabinet Ali I” ini diresmikan dan dikenal dengan nama Kabinet Ali-Wongso. Mr. Ali Sastroamidjojo dari PNI merupakan perdana menteri dalam kabinet ini. Adapun Kabinet Ali merupakan kabinet yang terakhir sebelum Pemilihan Umum I. (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526).
Dalam Kabinet Ali, Masyumi merupakan partai terbesar kedua dalam parlemen tidak turut serta, dalam hal ini NU (Nahdatul Ulama) kemudian mengambil alih sebagai kekuatan politik baru. (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526). Selain itu terdapat tokoh yang bersimpati kepada PKI dimasukkan dalam kabinet ini dan Muh Yamin yang dianggap sayap kiri dijadikan sebagai Menteri Pendidikan. (Ricklefs: 1998, 371).
Adapun struktur yang mengisi kabinet Ali, terdiri atas ini unsur-unsur dari PNI, Ali Sastroamidjojo melakukan perluasan birokrasinya dalam tubuh PNI. Ia menganggap tindakan tersebut sangat penting bagi pemilihan yang akan datang (Ricklefs: 1998, 371). Politik kebijakan yang diterapkan tersebut terlihat lebih mengutamakan mengenai pertahanan kekuasaan serta membagi hasil hasilnya atas penguasaan.(Ricklefs: 1998, 371).
Program Kerja
1. Menjaga Keamanan.
Menjaga keamanan merupakan bagian dari program kerja Kabinet Ali 1. Hal ini karena Kabinet Ali berani mengambil alih pemerintahan setelah kabinet sebelumnya runtuh. Adanya tanggungjawab kabinet ini yang kemudian akan dilaporkan terhadap DPR tentunya akan memuat suatu solusi untuk meredam ketidakstabilan Negara saat itu. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Misalnya saja perpecahan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, perselisihan yang terjadi dikalangan militer, Bahkan pembunuhan yang dilakukan kepolisian terhadap lima petani di dekat Medan (Ricklefs: 1998, 367-368, 369-370). Saat itu Kabinet Ali mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan dari kota kota yang penting. Adapun keadaan ini membuat stabilitas yang dijalankan pemerintahan terganggu, selain itu juga terdapat berbagai pemberontakan di daerah-daerah. Sehingga pada Kabinet Ali 1 ini, pemerintah berupaya untuk menjaga keamanan dan memulihkan.
2. Menciptakan Kemakmuran & Kesejahteraan Rakyat.
Adanya Perang Korea antara Februari 1952- Maret 1952 memberikan dampak malasnya perekonomian Indonesia. Hal ini karena ekspor karet nasional Indonesia menjadi turun 71%. Adanya upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan pada kabinet sebelum Kabinet Ali tidak berhasil. Apalagi solusi ekonomi yang dilakukan pemerintahan sebelumnya justru berdampak memperkeruh ketidakstabilan politik dan keamanan. (Ricklefs: 1998, 367-368). Pada tahun 1952-1953 terjadi inflasi di Indonesia. Sehingga nilai tukar rupiah turun menjadi 44,7 % dari nilai resmi menjadi 24,6 %. Pada masa Kabinet ini persediaan uang meningkat 75%, Hal ini akhirnya menyebabkan eksportir diluar Pulau Jawa yang terdiri atas orang-orang Masyumi terkena imbas dan mengalami dampak buruk pada kegiatan ekonominya (kerugian). (Ricklefs: 1998, 371). Dari adanya situasi ini menyebabkan penyelundupan semakin meningkat (tidak hanya orang miskin yang terlibat penyelundupan, tapi juga tentara-tentara). (Ricklefs: 1998, 371). Keadaan ini semakin menambah kemiskinan bangsa Indonesia. Rakyat saat itu hidup dalam kelaparan dan jauh dari kesejahteraan. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali program kerjanya juga berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. (Kahin, 2005:212). Adapun wujud dari upaya tersebut dengan Menekankan pengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi.
3. Menyelenggarakan Pemilu.
Dengan memasuki babak demokrasi liberal, maka sistem Pemerintahan Indonesia menjalani sistem yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Dimana imperialism kemudian mengenalkan Indonesia pada struktur atau susunan pemerintahan yang masuk ke dalam jenis parlementer. Sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan, maka Kabinet Ali menyanggupi inti dari pemerintahan Indonesia yang bersifat parlementer tersebut. Dalam hal ini, Kabinet Ali mengupayakan penyelenggaraan Pemilu. (Turnan, 1995: 221). Pada tanggal 31 Mei 1954 Kabinet Ali membentuk Panitia Pemilu Pusat yang diketuai oleh Hadikusumo (PNI). Selanjutnya Pada 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilu akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Hal ini lah kemudian membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat. Adapun kampanye diadakan sampai pelosok desa. (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526). Adapun pemilu merupakan program kerja yang utama dalam kabinet ini. (Turnan, 1995: 208).
4.
Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Kemerdekaan Indonesia, menuntut kabinet ini untuk tidak menyetujui adanya RIS. Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Maka dari itu, pada tanggal Agustus 1954 Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda- Indonesia (sesuatu yang kecil) dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB , namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB, dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima. (Ricklefs: 1998, 371).
Kemerdekaan Indonesia, menuntut kabinet ini untuk tidak menyetujui adanya RIS. Hal ini karena pemerintahan yang ada saat itu ingin berdaulat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Maka dari itu, pada tanggal Agustus 1954 Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda- Indonesia (sesuatu yang kecil) dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB , namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB, dan dalam bulan yang sama pengaduan tersebut tidak diterima. (Ricklefs: 1998, 371).
5.
Melaksanaan politik bebas-aktif
Adanya bipolarisasi dan politik konstelasi dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat didalamnya. Apalagi Indonesia sendiri merupakan Negara yang baru merdeka, bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah. (Turnan, 1995: 43). Apalagi kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh Belanda. Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan Politik Bebas-Aktif. Adapun bebas disini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia. Misalnya pada ketegangan antara Amerika dan RRC saat itu. Sedangkan aktif disini ditujukan pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda. Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan anspirasinya pada dunia. Hal ini yang kemudian akan diwujudkan dengan pelaksanaan KAA 1955 yang mengikutsertakan Indonesia dalam menggalang perdamaian Asia-Afro. Program ini sangat didukung Soekarno.
Adanya bipolarisasi dan politik konstelasi dunia membuat Indonesia tidak ingin terlibat didalamnya. Apalagi Indonesia sendiri merupakan Negara yang baru merdeka, bahkan dalam menata negaranya, Indonesia masih belum tentu arah. (Turnan, 1995: 43). Apalagi kemerdekaan Indonesia masih belum diakui oleh Belanda. Adanya ancaman kedatangan Belanda maupun Jepang bisa kapan saja menghampiri Indonesia. Maka dari itu pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan Politik Bebas-Aktif. Adapun bebas disini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia. Misalnya pada ketegangan antara Amerika dan RRC saat itu. Sedangkan aktif disini ditujukan pada perjuangan untuk membebaskan Irian dari Belanda. Indonesia ingin berperan aktif dalam menyuarakan anspirasinya pada dunia. Hal ini yang kemudian akan diwujudkan dengan pelaksanaan KAA 1955 yang mengikutsertakan Indonesia dalam menggalang perdamaian Asia-Afro. Program ini sangat didukung Soekarno.
6.
Menyelesaikan Pertikaian politik
Telah diketahui bahwa keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil pada masa itu. Perpecahan terjadi dikalangan elite politik. Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara. Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dari Masyumi. Adapu hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama. (Ricklefs: 1998, 368). Selain itu ketidakharmonisan juga terlihat dalam hubungan PNI dan PSI. adanya aksi tuding menuding semakin gencar diarahkan satu sama lain. (Ricklefs: 1998, 369). Tidak hanya pada dunia politii, tapi juga dikalangan militer dan sebagainya terjadi kesenjagan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari Hamengkubuwana IX mengundurkan diri dari Jabatan Menteri Pertahanan. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. (Ricklefs: 1998, 369). Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet.
Telah diketahui bahwa keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil pada masa itu. Perpecahan terjadi dikalangan elite politik. Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara. Salah satu perpecahan yang ada terlihat dengan keluarnya NU dari Masyumi. Adapu hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dalam perebutan jabatan Menteri Agama. (Ricklefs: 1998, 368). Selain itu ketidakharmonisan juga terlihat dalam hubungan PNI dan PSI. adanya aksi tuding menuding semakin gencar diarahkan satu sama lain. (Ricklefs: 1998, 369). Tidak hanya pada dunia politii, tapi juga dikalangan militer dan sebagainya terjadi kesenjagan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari Hamengkubuwana IX mengundurkan diri dari Jabatan Menteri Pertahanan. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. (Ricklefs: 1998, 369). Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet.
Masalah Yang Dihadapi
1. Pada waktu itu keamanan dibeberapa daerah tidak stabil
a) DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat
Di Jawa Barat kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat. (Ricklefs: 1998, 369). Selain itu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di (DI/TII) ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwirjo. (Yulianti, 2007:249)
b) Daud Beureh di Aceh
Kaum muslim di Aceh mulai merasakan politik Jakarta hidup dalam keadaan, tidak beriman, dan tidak cakap. Pada tahun 1949 Aceh menjadi Propinsi Republik yang otonom.selanjutnya pada tahun 1950 Aceh digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Daud Beureu’eh, sebagai orang kuat Aceh dan benteng Republik Revolusi menolak untuk menerima pekerjaan di Jakarta dan lebih memilih untuk bermukim di Aceh dan memperhatikan perkembangan-perkembangannya. Adapun hal ini karena adanya isi kabinet terdiri atas tokoh-tokoh Masyumi (Ricklefs: 1998, 369). Pada masa Kabinet Ali. Bahkan Darul Islam berhasil memperluas wilayahnya dengan meliputi Aceh, Jawa Barat , dan Sulawesi. Pada Mei 1953, terdapat bukti bahwa ia menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Daud merasa keberadaan Kabinet Ali bermaksud menangkapi orang-orang Aceh yang terkemuka. (Ricklefs: 1998, 71). Sampai tahun 1959 Daud mundur keatas bukit. Kemudian pada tanggal 19 September 1953 Daud dan PUSA terangan-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta. Ini mendapat dukungan orang-orang Aceh yang menjadi pegawai dan tentara. Saat itu Daud menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam bukan Pemerintah Pancasila. Ketika Kabinet Ali gerakan ini dianggap sebagai hambatan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan Negara. Apalagi Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Kabinet Ali dan menjadi penguras utama dana. (Ricklefs: 1998, 37).
c) DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan
Pada Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwirjo. Namun pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh Tentara dari Divisi Siliwangi. (Yulianti, 2007:249).
d) DI/TII di Jawa Tengah
1. Pada waktu itu keamanan dibeberapa daerah tidak stabil
a) DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat
Di Jawa Barat kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat. (Ricklefs: 1998, 369). Selain itu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di (DI/TII) ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwirjo. (Yulianti, 2007:249)
b) Daud Beureh di Aceh
Kaum muslim di Aceh mulai merasakan politik Jakarta hidup dalam keadaan, tidak beriman, dan tidak cakap. Pada tahun 1949 Aceh menjadi Propinsi Republik yang otonom.selanjutnya pada tahun 1950 Aceh digabungkan dengan Propinsi Sumatera Utara. Daud Beureu’eh, sebagai orang kuat Aceh dan benteng Republik Revolusi menolak untuk menerima pekerjaan di Jakarta dan lebih memilih untuk bermukim di Aceh dan memperhatikan perkembangan-perkembangannya. Adapun hal ini karena adanya isi kabinet terdiri atas tokoh-tokoh Masyumi (Ricklefs: 1998, 369). Pada masa Kabinet Ali. Bahkan Darul Islam berhasil memperluas wilayahnya dengan meliputi Aceh, Jawa Barat , dan Sulawesi. Pada Mei 1953, terdapat bukti bahwa ia menjalin hubungan dengan Kartosuwirjo dari Darul Islam. Daud merasa keberadaan Kabinet Ali bermaksud menangkapi orang-orang Aceh yang terkemuka. (Ricklefs: 1998, 71). Sampai tahun 1959 Daud mundur keatas bukit. Kemudian pada tanggal 19 September 1953 Daud dan PUSA terangan-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta. Ini mendapat dukungan orang-orang Aceh yang menjadi pegawai dan tentara. Saat itu Daud menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam bukan Pemerintah Pancasila. Ketika Kabinet Ali gerakan ini dianggap sebagai hambatan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan Negara. Apalagi Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintahan Kabinet Ali dan menjadi penguras utama dana. (Ricklefs: 1998, 37).
c) DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan
Pada Januari 1952 Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwirjo. Namun pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh Tentara dari Divisi Siliwangi. (Yulianti, 2007:249).
d) DI/TII di Jawa Tengah
Pemberontakan
ini dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahfud Abdur Rahman. Pada tahun 1954
pemberontakan ini berhasil ditundukan oleh TNI. (Yulianti, 2007:249).
e) Persoalan dalam negeri dan luar negeri misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalami kegagalan.
f) Konflik dengan TNI-AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf .
Ketegangan yang terjadi dilingkungan TNI-AD sejak peristiwa 17 Oktober 1952 (Pada waktu itu Nasution mendapat skors atau dinonaktifkan selama tiga tahun) kemudian berlanjut. (Ricklefs: 1998, 369). Adapun peristiwa disebabkan Kepala Staf TNI-AD “Bambang Sugeng” mengajukan permohonan. Dalam hal ini keinginan tersebut disetujui oleh kabinet. Tindak lanjut dari hal tersebut ialah pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo oleh Mentri Pertahanan . menurut Panglima TNI-AD hal tersebut sangat tidak menghormati norma-norma yang ada di dalam lingkungan TNI-AD. Kabinet yang ada saat itu dipersalahkan, bahkan dalam Upacara Pelantikan dan Serah Terima Panglima tinggi TNI-AD tidak ada yang hadir.
(Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526).
Selain dari masalah diatas, hambatan pada kabinet ini juga meliputi masalah ekonomi. Pada program kerjanya Kabinet Ali menekankan pengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkedok palsu bagi persetujuan antara pendukung pemerintah dan orang-orang Cina/Perusahaan Ali Baba. Maka dari itu Kabinet ini dikenal juga dengan Kabinet Ali Baba. Ali Baba artinya seorang pengusaha pribumi yang mewakili pengusaha Cina yang memiliki perusahaan. Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, pergolakan ditanah air yang menguras dana semakin membuat kemiskinan (Ricklefs , 1998:371). Apalagi pada 1955 PSI melakukan pemogokan dan untuknya diredam oleh SOBSI. (Ricklefs , 1998:371).
e) Persoalan dalam negeri dan luar negeri misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalami kegagalan.
f) Konflik dengan TNI-AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf .
Ketegangan yang terjadi dilingkungan TNI-AD sejak peristiwa 17 Oktober 1952 (Pada waktu itu Nasution mendapat skors atau dinonaktifkan selama tiga tahun) kemudian berlanjut. (Ricklefs: 1998, 369). Adapun peristiwa disebabkan Kepala Staf TNI-AD “Bambang Sugeng” mengajukan permohonan. Dalam hal ini keinginan tersebut disetujui oleh kabinet. Tindak lanjut dari hal tersebut ialah pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo oleh Mentri Pertahanan . menurut Panglima TNI-AD hal tersebut sangat tidak menghormati norma-norma yang ada di dalam lingkungan TNI-AD. Kabinet yang ada saat itu dipersalahkan, bahkan dalam Upacara Pelantikan dan Serah Terima Panglima tinggi TNI-AD tidak ada yang hadir.
(Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, 1993: 526).
Selain dari masalah diatas, hambatan pada kabinet ini juga meliputi masalah ekonomi. Pada program kerjanya Kabinet Ali menekankan pengindonesiasian terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi. Namun pada kenyataannya tidak demikian, karena banyak perusahaan-perusahaan baru yang berkedok palsu bagi persetujuan antara pendukung pemerintah dan orang-orang Cina/Perusahaan Ali Baba. Maka dari itu Kabinet ini dikenal juga dengan Kabinet Ali Baba. Ali Baba artinya seorang pengusaha pribumi yang mewakili pengusaha Cina yang memiliki perusahaan. Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi, pergolakan ditanah air yang menguras dana semakin membuat kemiskinan (Ricklefs , 1998:371). Apalagi pada 1955 PSI melakukan pemogokan dan untuknya diredam oleh SOBSI. (Ricklefs , 1998:371).
Hasil Yang Di Capai
Kabinet
Ali Sastroamidjojo ini tidak mampu mencapai semua program kerjanya. Walaupun
digolongkan sebagai kabinet yang bertahan lama, tapi tidak semua hasil
diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, kabinet ini telah berhasil memberi
sumbangan bagi Indonesia , maupun benua Asia-Afrika. Adanya peristiwa diplomari
pada 18 April-24 April 1955 itu disaksikan oleh Gedung Merdeka, Bandung. Saat
itu Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan
Asia-Afrika. (Kunto, 1996: 128). Merangkul saudara Asia-Afrika untuk melawan
kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara
imperialis lainnya. (Kunto, 1996:131). Pada April-Mei-1954 terdapat pertemuan
antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Birma, dan Indonesia
(diselenggarakan di Colombo). Sebenarnya situai politik yang tidak stabil di
Indonesia dialihkan ali pada suatu peristiwa yang bisa dikatakan mampu
mengangkat nama Indonesia. (Kunto, 1996: 288). Disana Ali mengusulkan KAA, hal
ini didukung Negara lain, (Ricklefs , 1998:372). Adapun KAA telah menunjukan
kemenangan bagi pemerintahan Ali, ketika itu terdapat 29 negara yang hadir
(Negara-negara besar Afrika, Asia hanya kedua Korea, Israel, Afrika Selatan,
dan Mongolia luar yang tidak diundang).
Adapun Pemimpin Asia yang hadir, yaitu :
1. Zhou Enlai (Cou En-Lai)]
2. Nehru
3. Sihanouk
4. Pham Va Dong
5. Unu
6. Mohammad Ali
7. Nasser
8. Sukarno (Ricklefs , 1998:373).
Adanya KAA membuat hubungan antara Amerika dan RRC menjadi. Sementara itu, RRC melupakan permusuhan dengan Negara-negara Asia yang nonkomunis, netral. Pada tahun 1953 Republik Indonesia mengirim 2 duta besarnya ke Cina. Dimana pada Desember Ali menandatangani persetujuan perdagangan antara Cina dan Indonesia yang pertama. Pada tahun 1955 terdapat persetujuan ganda yang mengharuskan orang-orang Cina Indonesia untuk memilih kewarganegaran Cina atau Indonesia. (hal ini dianggap orang-orang Cina menyulitkan karena sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan). (Ricklefs: 1998, 371). Ali Sastroamidjojo sangat puas karena dipandang sebagai pemimpin Asia-Afrika. Pelaksanaan konferensi ini merupakan wujud perjuangan RI untuk mempromosikan hak Indonesia dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. (Ricklefs: 1998, 371). Adapun hasil dari konfrensi ini mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Jaya. Dari sini kemungkinan bagi Indonesia untu memainkan peranan penting dunia, hal ini dijadikan soekarno sebagai tanggung jawabnya pribadi. Ketika itu Ali mengatakan dan meluluskan Dasasila atau Sepuluh Prinsip Bandung, sebagai upaya untuk mengubah dominasi dua negara adikuasa terhadap hubungan internasional pasca Perang Dunia II. Serta menilai kembali arti penting Konferensi Bandung serta membahas perubahan baru dalam hubungan internasional dan tantangan baru yang dihadapi dunia mempunyai arti penting. (Kunto, 1996: 121).
Fenomena PKI Pada Masa Kabinet Ali
Adapun Pemimpin Asia yang hadir, yaitu :
1. Zhou Enlai (Cou En-Lai)]
2. Nehru
3. Sihanouk
4. Pham Va Dong
5. Unu
6. Mohammad Ali
7. Nasser
8. Sukarno (Ricklefs , 1998:373).
Adanya KAA membuat hubungan antara Amerika dan RRC menjadi. Sementara itu, RRC melupakan permusuhan dengan Negara-negara Asia yang nonkomunis, netral. Pada tahun 1953 Republik Indonesia mengirim 2 duta besarnya ke Cina. Dimana pada Desember Ali menandatangani persetujuan perdagangan antara Cina dan Indonesia yang pertama. Pada tahun 1955 terdapat persetujuan ganda yang mengharuskan orang-orang Cina Indonesia untuk memilih kewarganegaran Cina atau Indonesia. (hal ini dianggap orang-orang Cina menyulitkan karena sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan). (Ricklefs: 1998, 371). Ali Sastroamidjojo sangat puas karena dipandang sebagai pemimpin Asia-Afrika. Pelaksanaan konferensi ini merupakan wujud perjuangan RI untuk mempromosikan hak Indonesia dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. (Ricklefs: 1998, 371). Adapun hasil dari konfrensi ini mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Jaya. Dari sini kemungkinan bagi Indonesia untu memainkan peranan penting dunia, hal ini dijadikan soekarno sebagai tanggung jawabnya pribadi. Ketika itu Ali mengatakan dan meluluskan Dasasila atau Sepuluh Prinsip Bandung, sebagai upaya untuk mengubah dominasi dua negara adikuasa terhadap hubungan internasional pasca Perang Dunia II. Serta menilai kembali arti penting Konferensi Bandung serta membahas perubahan baru dalam hubungan internasional dan tantangan baru yang dihadapi dunia mempunyai arti penting. (Kunto, 1996: 121).
Fenomena PKI Pada Masa Kabinet Ali
Setelah
Konfrensi Asia Afrika Berakhir, maka persiapan pemilu, kekuatan baru sudah
terbentuk. Untuk menarik anggota, PKI serius melakukan usaha BTI (Barisan Tani
Indonesia). PKI diminati oleh rakyat karena PKI tidak tampak menganut kekerasan
dan bersifat lunak. Sehingga penduduk dosa berduyun-duyun untuk menjadi
anggotanya. Apalagi penduduk desa dipengaruhi dan dipimpin guru, kepala desa,
petani kaya dan menengah. (hampir seluruhnya muslim abangan). Hal ini yang
membuat PKI memiliki basis masa yang dapat menekan kekuatan politik lain dan
mampu tampil mengesankan pada pemilu. (mengungkapkan marxis-leninis). PKI
berhasil mengunguli semua organisasi lainnya. (Ricklefs , 1998:376). Hal ini
dibuktikan dengan : Maret-November 1954 jumlah anggota partai ini naik menjadi
tiga kali lipat (165.206-500.000). pada Akhir 1955 mencapai 1 juta. (Ricklefs ,
1998:375). September 1953 menyatakan mempunyai 360.000 anggota dan kemudian
mencapai Sembilan kali lipa (3,3 juta) pada akhir tahun 1955. 90% anggota di
Jawa, 70% dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anggota pemuda rakyat meningkat 3
kali lipat menjadi 202.605, Juli 1954 616.605 akhir tahun 1955; 80% anggotanya
adalah pemuda tani yang sebagian dari Jawa. Selain itu PKI juga mempunyai surat
kabar yang Oplah Surat Kabar PKI, Harian Rakyat dari 1954 beerjumlah (15.000
eksemplar) menjadi 1956 (55.000 eksemplar); surat kabar terbesar dalam afiliasi
partai. Sehingga PKI menjadi partai politik terkaya dengan penerimaan iuran
dari anggota (pungutan iuran sering kurang teratur), dari gerakan-gerakan
pemungutan dana, sumber lain. Adapun sebagian besar uang berasal dari komunitas
dagang Cina (yang memberikan dengan senang hati, atau melalui tekanan dari
Kedutaan Besar Cina).(Ricklefs , 1998:375). Akan tetapi PKI kemudian tenggelam,
hal ini karena banyak yang bergabung namun tiba-tiba pergi tanpa alasan. Lawan
dari adalah TNI, hal ini sangat terlihat kontras, bahkan dari persaingan
politik ini kemudian hari akan menghasilkan peristiwa tertentu. Pada tanggal
17oktober 1954 PKI dan tentara rujuk kembali. Kemudian pada Nopember 1955
diselenggarakan Konfrensi diyogyakarta dan dihadiri 270 perwira yang kemudian
menyetujui piagam persatuan dan kesepakatan. Pada tanggal 27 Juni perwira
menolak mengakui orang yang diangkat kabinet. Dari uraian tersebut sangat
terlihat bahwa PKI mendapat tempat pada masa Kabinet Ali, hal ini bisa dilihat
dari eksistensi PKI pada ajang pemilu.
Kemuduran Kabinet Ali
Sama
dengan kabinet sebelumnya, kabinet ini pun akhirnya mengundurkan diri. Adapun
alasannya karena banyak sekali masalah yang tidak bisa diatasi, misalnya
pergolakan yang terjadi di daerah (DI/TII), Tingkat korupsi yang memuncak,
membuat perekonomian menurun dan kepercayaan masyarakat merosot. Masalah Irian
yang tidak selesai, Pemilu yang tidak terlaksana, bahkan skandal korupsi ini
sendiri ada di tubuh PNI. NU tidak puas dengan kerja kabinet (personel,
ekonomi, keamanan,) dan didalamnya terdapat konflik antara NU dan PNI. Sehingga
pada tanggal 20 Juli NU mengutus menteri-menterinya untuk mundur dari
pemerintah. Hal ini diikuti oleh partai lain. Adanya kelemahan Kabinet Ali
mendorong Masyumi untuk mengajukan mosi pada bulan Desember mengenai kemunduran
(ketidak percayaan kepada kebijakan pemerintah). Sebagai imbalan atas
perlindungan PNI, PKI meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah
ekonomi. Adanya kesenjangan politik yang demikian menimbulkan keretakan didalam
kabinet dan membuat Ali mengembalikan mandatnya.Pada 18 Juni. Soekarno
memutuskan untuk naik haji dan kemudian mengunjungi Mesir. karena dukungan dari
DPR tidak mencukupi empat hari kemudian akhirnya Ali mengundurkan diri.Kabinet
ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.
SIMPULAN
Kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah ternyata harus dipertahankan pula dengan lebih susah. Laporan mengenai Kabinet Ali (1953-1955) ini merupakan bagian dari sejarah pemerintahan Indonesia dalam mencoba masa demokrasi. Dari sini kita akan memperoleh sudut pandang tentang sulitnya membangun sebuah pemerintahan dalam suatu Negara. Indonesia ketika itu memiliki berbagai masalah disemua aspek kehidupan. Bahkan warisan demikian mash terasa saat ini. Adapun kisah politik, radikal, den ekonomi adalah masalah besar yang tidak pernah pergi dari kehidupan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah pemerintahan Indonesia tidak pernah lepas dari perebutan kekuasaan dan persaingan yang tidak sehat tanpa memperdulikan nasib rakyat dan tanpa menyadari Negara kita “Indonesia” sudah jauh tertinggal dari Negara lain.
DAFTAR PUSTAKA
Kahin, Audrey. 2005. Dari Pemberontakan ke Integrasi (Sumatera Barat dan Politik
diIndonesia) 1926-1998.Yayasan Obor.Jakarta
Kunto, Haryoto. 1996. Balai Agung di Kota Bandung.
Bandung .: Granesia
Turnan, George Mc. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.
UNS : Pustaka sinar harapan.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional
Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka.
Ricklefs. 1998. Sejarah Indonesia Modern.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
.
Kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah ternyata harus dipertahankan pula dengan lebih susah. Laporan mengenai Kabinet Ali (1953-1955) ini merupakan bagian dari sejarah pemerintahan Indonesia dalam mencoba masa demokrasi. Dari sini kita akan memperoleh sudut pandang tentang sulitnya membangun sebuah pemerintahan dalam suatu Negara. Indonesia ketika itu memiliki berbagai masalah disemua aspek kehidupan. Bahkan warisan demikian mash terasa saat ini. Adapun kisah politik, radikal, den ekonomi adalah masalah besar yang tidak pernah pergi dari kehidupan Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Sejarah pemerintahan Indonesia tidak pernah lepas dari perebutan kekuasaan dan persaingan yang tidak sehat tanpa memperdulikan nasib rakyat dan tanpa menyadari Negara kita “Indonesia” sudah jauh tertinggal dari Negara lain.
DAFTAR PUSTAKA
Kahin, Audrey. 2005. Dari Pemberontakan ke Integrasi (Sumatera Barat dan Politik
diIndonesia) 1926-1998.Yayasan Obor.Jakarta
Kunto, Haryoto. 1996. Balai Agung di Kota Bandung.
Bandung .: Granesia
Turnan, George Mc. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.
UNS : Pustaka sinar harapan.
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional
Indonesia VI. Jakarta : Balai Pustaka.
Ricklefs. 1998. Sejarah Indonesia Modern.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
.
No comments:
Post a Comment